TUGAS KELOMPOK
“Pengertian Dan Sudut Pandang Sosiologi Politik”
SOSIOLOGI POLITIK
O L E H:
NAMA: SUDIRMAN HATTA (F55208017)
NAMA: EMI JULIA (F55208007)
NAMA: DANITA DONATA (F55208003)
NAMA: SRI HENDRAWATI (F55208021)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
2010
BAGAN SOSIOLOGI POLITIK
Penjelasan:
A. Definisi Sosiologi Politik
Berdasarkan epitemologi sosiologi berasal dari kata sofie yang berarti bercocok tanam, kemudian berkembagn menjadi socius dalam bahasa latin berarti teman, kawan. Berkembang lagi menajdi kata social, artinya berteman, bersama, berserikat. (Bungin: 2006: 27). Menurut Pitrim Sorokin (dalam Soekanto,2003:19). Menjelaskan sosiologi adalh ilmu yang mempelajari hubungan dan timbale balik antara berbagai macam gejal sosial, pengaruh timbale balik gejala sosila dan non sosial dan juga cirri-ciri semua jenis gejala sosial. Jadi disimpulkan sosiologi adalah hubungan timbal balik ilmu pengetahuan tentang masyarakat.
Sedangkan kata politik berasal dari polish yaitu kota. Definisi ilmu politik menurut Harold D. Laswelldan A. Kaplan yaitu ilmu yang mempelajari kekuasaan. Dan menurut Roger. F.Soultau menyatakan ilmu politik sebagai sebuah ilmu yang mempelajari Negara. Jadi, ilmu politik yaitu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang mewujudkan proses pembuatan keputusan khususnya Negara.
Jadi, sosiologi politik menurut Maurce Duverger (1996), yaitu ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando dalam semua masyarakat manusia, yang bukan saja masyarakat nasional, tetapi jugadalam masyarakat local dan masyarakat internasional. Menurut Sherman dan Koolker (1987) sebagai studi mempelajari partisipasi dalam pembuatan keputusan tentang kehidupan yang luas dan sempit, kehidupan dimaksud yakni kehidupan masyarakat daerah, nasional dan internasional. Jadi dari pandangan oleh para ahli mengenai sosiologi politik dapat ditarik kesimpulan sosiologi politik yaitu cabang ilmu sosial yang memperhatikan sebab akibat sosial dari distribusi kekuatan didalam masyarakat dan dengan konflik sosial dan politik yang berbakat pada perubahan terhadap alokasi tersebut.
B. Analisis Sosiologi Politik
1. Hubungan antar politik
2. Struktur sosial
3. Ideology
4. Budaya
5. Struktur fisikal
C. Sudut pandang Politik
Sudut pandang politik yaitu
1. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan Negara.
2. Politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
3. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik.
D. Fokus utama Sosiologi Politik
Yaitu Fokus utama dari sosiologi politik adalah deskripsi, analisis, dan penjelasan tentang suatu negara, suatu lembaga yang mengklaim monopoli terhadap legitimasi pengunaan kekuatan terhadap suatu wilayah di masyarakat. Sementara ilmu politik terutama berurusan dengan mesin pemerintahan, mekanisme administrasi publik, dan bidang politik formal pada pemilihan umum, opini publik, dan perilaku politik. Analisis sosiologi terhadap gejala politik lebih menitikberatkan pada hubungan antara politik, struktur sosial, ideology, dan budaya (Gordon Marshall, 1998). Melihat dan memahami pengaruh masyarakat terhadap kekuasaan politik atau pemerintah:
a) Secara umum, sosiologi politik mengkaji hubungan antara MASYARAKAT dan NEGARA (sama halnya dengan pandangan Nash). Secara khusus, sosiologi politik mengkaji kondisi-2 sosial yang mempengaruhi pembuatan program-2 publik yang ditetapkan pemerintah. Misalnya pengaruh kelompok-2 sosial tertentu terhadap penetapan kebijakan-2 publik oleh pemerintah.
b) Mengkaji bagaimana pengaruh masyarakat terhadap norma-2 rejim; yaitu mengkaji kondisi-2 sosial yg memungkinkan terwujudnya suatu demokrasi politik yang stabil, atau persyaratan-2 sosial apa yang harus dipenuhi agar terwujud suatu tatanan politik atau kekuasaan yang demokratis.
E. Pendekatan Sosiologi Politik
Beberapa pendekatan dalam metode kajian sosiologi politik antara lain:
1. Pendekatan historis yakni pendekatan yang menyajikan bentuk perfektif peristiwa.
2. Pendekatan komparatif yakni pendekatan yang mengunakan penyajian data-data perbnadingan.
3. Pendekatan Institusional yaitu pendekatan yang mengkonsentrasikan penyajian faktor-faktor kelembagaan, konstitusional, dan legalistic.
4. Pendekatan behavioral yaitu pendekatan yang kontras dengan pendekatan instiutsional. Berkonsentrasi pada tingkah laku.
F. Konsep-konsep Sosiologi Politik
1. Hakikat yakni
2. Perkembangan
3. Stratifikasi sosial yaitu Perbedaan kelas sosial dalam suatu masyarakat akan berpengaruh pada perbedaan keyakinan dan pola perilaku individu di berbagai bidang kehidupan, termasuk kehidupan politik. Perbedaan kelas akan tercermin pada praktik sosialisasi, aktivitas budaya, dan pengalaman sosialnya. Tingkat partisipasi individu dalam voting dilukiskan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pendapatan, ras, jenis kelamin, umur, tempat tinggal, situasi, dan status individu tersebut.
4. Kekuatan politik yaitu
5. Sosialisasi yaitu Secara singkat dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses internalisasi nilai, pengenalan dan pemahaman, pemeliharaan dan penciptaan, serta proses eksternalisasi nilai-nilai dan pedoman politik dari individu/kelompok ke individu/kelompok yang lain. Sosialisasi politik ini dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
6. Partisipasi yaitu partisipasi politik secara umum bisa dikatakan merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakannya.
7. Komunikasi politik yaitu Komunikasi politik adalah proses pengalokasian informasi dari sistem politik kepada sistem politik dan sistem sosial.
8. Demokrasi pancasila yaitu demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi [1] dalam doktrin Manipol USDEK disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada dibawah komando Pemimpin Besar Revolusi kemudian dalam doktrin repelita yang berada dibawah pimpinan komando Bapak Pembangunan arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara.
9. Pemerintahan politik Indonesia yaitu Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer, karena dominannya peran Dewan Perwakilan Rakyat/DPR dalam beberapa urusan eksekutif. Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan, hal ini tercermin dari dimilikinya sebagian kekuasaan yudikatif dan kekuasaan legislatif oleh eksekutif (Presiden). Kekuasaan yang dimiliki eksekutif dalam bidang yudikatif meliputi pemberian grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung/MA serta abolisi dan amnesti dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan kekuasaan eksekutif dalam bidang legislatif meliputi menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam keadaan darurat dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana teknis dari sebuah Undang-Undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
G. Perkembangan Sosiologi Politik:
1. Max weber yakni Pendekatan Weber adalah analisis tipe ideal dan sosiologi intepretatif, dengan konsep rasionalisasi, otoritas, kelompok status serta partai politik.
2. Karl marx yakni Marx dengan pendekatan materialisme historis dengan konsep tentang kelas, eksploitasi, alinasi, negara serta ideologi
3. Emile Durkheim yakni pendekatan Durkheim adalah fungsionalisme sosiologis melalui konsepnya solidaritas sosial, anomie dan kesadaran kolektif.
Persamaan ketiga tokoh tersebut dalam menjelaskan teorinya adalah:
a. Memberikan analisis secara makro
b. Penjelasan bersifat komparasi sejarah
c. Mengemukakan adanya perubahan sosial
d. Teorinya dapat diterapkan di semua tipe masyarakat.
Penjelasan:
A. Defenisi Demokrasi
Dapat disimpulkan bahwa demokrasi dianggap sebagai sistem yang dapat menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.istilah demokrasi sebetulnya berasal dari bahasa Yunani , yakni “Demos “yang berarti rakyat atau penduduk setempat, dan “ Cratein”atau “kratos” yang berarti pemerintahan. Jadi, secara bahasa (etimologis) demokrasi adalah pemerintahan rakyat banyak.
B. Pemerintahan Demokrasi
1. Ide partisipasi
Suatu rakyat yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang politikdan pemerintahan, baik langsung maupun tidak langsung.
2. Ide pertaanggung jawaban
Disni suatu pemimpin pemerintahan yaitu presiden dia harus mempertanggung jawabkan semua tindakannya kepada rakyatsebab ia memerintah berdasrkan wewenang diberikan olehnya kepada rakyat.
3. Ide kesamaan
Disini ada dua perbedaan antara kesamaan dalam libaralisme dan kesamaan dalam demokratisme. Liberalisme yaitu kesamaan dalam mendapatkan perlindungan hukum,baik atas dirinya mupun atas miliknya. Demokratisme berarti kesamaan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan hukum dan pemerintahan.
C. Transisi dan Konsolidasi Demokrasi
1. Terbentuknya restorasi atau sistem otoriter dalam bentuk baru.
2. Terjadi revolusi sosial yang di sebabkan menajamnya konflik-konflik kepentingan di tengah masyarakat.
3. Liberalisai terhadap sistem otoriter, yang diiilakukan oleh penguasa pascamasa transisi, dengan tujuan mendapat dukungan politis dan mengurangi tekanan masyarakat.
4. Penyempitan proses demokrasi dari sistem liberal kepada demokrasi limitatif.
5. Terbentuknya pemerintahan demokratis.
Contohnya pada kelompok borjuis dan kelas menengah yang munculkan kekuatan yang signifiakn berpengaruh.
D. Demokrasi dan Etno-Religius
Menurut pendapat Hefner, hubungan antara demokrasi dan kebangkitan etno religius tidak selamnya berlawanan. Sebab demokrasi tidak hanya klaim barat atau eropa, tetapi berkembang dalam wilayahdan dimensi yang lebih luas dari awal kemunculannya. Bantahan Hefner atas pandangan sempit demokrasi tersbut tampak pada pernyataan yang mengutip sosiolog perancis dan yang lainya.
E. Demokrasi dan Kepercayaan
Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan dapat disebut juga dengan keyakinan. Kepercayaan sebagai keyakinan akan mrnjadi komitmen terhadap suatu dari pada hanya sebagai bentuk keyakinan berarti ada harapan (expetation) yang diberikan oleh seseorang kepada yang lainnya untuk memperoleh kesepakatan dalam kerja sama tersebut.
F. Kepercayaan sebagai prasyarat demokrasi
Menurut pendapat Lucien pye membedakan dua tipe budaya politik, budaya-budaya yang terbangun atas kebenaran fundamental bahwa ia adalah mungkin untuk percaya dan bekerja dengan sekelompok orang” dan budaya-budaya terbangun atas “harapan bahwa kebanyakan oarang adalah tidak dipercaya dan bahwa orang asing secara terpisah mungkin berbahaya “ (pye dan Verba . ini adalah yang awal bahwa ia mengasosiasikan dengan demokrasi.
Penjelasan:
Definisi Rekruitmen Politik
Definisi Rekruitmen Politik
1. Secara sederhana, Miriam Budiardjo (2004;164) mendefinisikan rekruitmen politik sebagai seleksi kepemimpinan (seletion or leadership), mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik. Dalam hal lembaga kegiatan politik, rekruitmen politik merupakan fungsi dari partai, yakni rangkaian perluasan lingkup partisipasi politik. Di antara caranya adalah melalui koontak pribadi, persuasi, dan lain-lain.
2. Ramlan Surbakti (1992;118) dalam bukunya memahani Ilmu Politik mengemukakan bahwa rektruitmen politik adalaj seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengengkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.
Seperti halnya, Miriam Budiardjo, Ramlan juga mengemukakan bahwa rekruitmen politik ini merupkan bagian dari fungsi parpol. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala parpol ini merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai ini meruapakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenag membentuk pemerinatahan dalam sistem politik demokrasi. Bagi parpol, fungsi rekruitmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutimen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.
Seperti halnya, Miriam Budiardjo, Ramlan juga mengemukakan bahwa rekruitmen politik ini merupkan bagian dari fungsi parpol. Fungsi ini semakin besar porsinya manakala parpol ini merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai ini meruapakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenag membentuk pemerinatahan dalam sistem politik demokrasi. Bagi parpol, fungsi rekruitmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutimen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam.
3. Rush dan Althoff (2003), mendefinisikan rekruitmen politik sebagai proses yang individu-individunya menjamin atau mendaftarkan diri untuk menduduki suatu jabatan . lebih lanjut, Rush dan Althoff mengatakan bahwa rekruitmen atau perekrutan ini merupakan proses dua arah, dan sifatnya bisa formal maupun tidak formal. Dikatakan dua arah, dikarenakan individu-individunya mungkin mampu mendapatkan kesempatan, atau mungkin didekati oleh orang lain kemudian menjabat posisi-posisi tertentu. Kemudian disebut sebagai informal manakala para individunya direkrut secara prive (sendirian) atau “di bawah tangan” tanpa melalui atau sedikit sekali melalui cara institusional.
Bertolak dari pengertian-pengertian tersebut, dapat ditegaskan bahwa rekruitmen politik adalah “proses penempatan individu-individu pada suattu jabatan politik atau jabatan administratuif melalui seleksi politik yang diselenggarakan oleh lembaga politik, baik secara formal seperti pemilu maupun secara informal seperti penunujukan.”
Bertolak dari pengertian-pengertian tersebut, dapat ditegaskan bahwa rekruitmen politik adalah “proses penempatan individu-individu pada suattu jabatan politik atau jabatan administratuif melalui seleksi politik yang diselenggarakan oleh lembaga politik, baik secara formal seperti pemilu maupun secara informal seperti penunujukan.”
Konsep Partai dan Partisipasi Politik.
Sistem politik demokrasi modern adalah sistem demokrasi perwakilan yang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan partai politik. Di negara demokrasi, partai politik adalah suatu keniscayaan karena berkaitan erat dengan kemunculan lembaga-lembaga perwakilan sebagai sarana politik untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Prinsip pemerintahan demokrasi, yakni "oleh rakyat" diwujudkan dengan adanya partai politik dan "dari rakyat" dapat diukur dari hasil pemilihan umum yang bersifat umum, langsung, bebas, rahasia, dan adil. Setidaknya ada tiga teori yang menjelaskan tentang kemunculan partai politik.
1. Teori kelembagaan. Teori itu menyatakan bahwa munculnya partai politik karena dibentuk oleh kalangan legislatif untuk mengadakan kontak dengan masyarakat.
2. Teori situasi historis yang menyatakan bahwa adanya partai politik sebagai jawaban untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan oleh perubahan masyarakat secara luas berupa krisis legitimasi, integrasi, dan partisipasi.
3. Teori pembangunan yang mengungkapkan bahwa kelahiran partai politik merupakan hasil produk modernisasi sosial ekonomi.
